Kurikulum Kemaritiman, suatu Keniscayaan dari JNPMP II di Maluku

MNOL, Jakarta – Kurikulum kemaritiman menjadi salah satu rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Periode 2015-2018 melalui kegiatan Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II yang berlangsung di Maluku  24-28 April 2017 lalu.

Hal itu dianggap penting mengingat pendidikan merupakan sarana terbangunnya budaya bagi bangsa Indonesia yang kini tengah bertransformasi menjadi bangsa maritim. Dan budaya maritim adalah fondasi dari terwujudnya visi Poros Maritim Dunia.

Di Tugu Gong Perdamaian, Ambon, Maluku, 3 Mei 2017, DPP KNPI membacakan 12 rekomendasi hasil JNPMP II yang dilaksanakan di beberapa tempat di Maluku. Rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua bidang Kemaritiman DPP KNPI, Baharudin Farawowan itu salah satunya memuat kurikulum kemaritiman.

“Kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia agar membuat Kurikulum Kemaritiman bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya pemeliharaan sumber daya kemaritiman nasional,” ujar Bahar.

Dalam rekomendasi berikutnya, ia menyampaikan kelanjutan adanya kurikulum kemaritiman itu ialah terciptanya SDM maritim yang berkwalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia.

Lebih lanjut, pria asal Jayapura itu menyatakan guna meningkatkan kapasitas IPTEK Kemaritiman, pihaknya meminta agar pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan beasiswa bagi siswa-siswi di SMK dan mahasiswa di Perguruan Tinggi yang berkaitan erat dengan kemaritiman.

“Minimal 1000 orang per tahun bagi pemuda Indonesia yang berprestasi di bidang maritim harus diberikan beasiswa oleh pemerintah,” tandasnya.

Para siswa itu saat ini tersebar dalam sekolah-sekolah vokasi baik negeri maupun swasta, serta para mahasiswa dari jurusan-jurusan yang terkait kemaritiman seperti kelautan, perikanan, perkapalan, dan sebagainya.

Penandatangan Nota Kerjasama

Gayung bersambut kata terjawab, itulah pribahasa yang menggambarkan terealisasinya rekomendasi DPP KNPI. Hanya butuh waktu sehari, pemerintah dalam hal ini Kemenko bidang Kemaritiman dan Kemendikbud menandatangani nota kerjasama soal kurikulum kemaritiman dalam Rakornas Poros Maritim Dunia di gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta (4/5).

Mendikbud Muhadjir Effendi dalam kesempatan itu menyatakan kerjasama ini merupakan bentuk komitmen Kemendikbud dalam memajukan kemaritiman Indonesia dalam bingkai visi Poros Maritim Dunia.

“Isu kemaritiman harus masuk dalam kurikulum sekolah dari dasar hingga menengah atas. Meskipun tidak harus menjadi mata pelajaran tetapai setidaknya dapat disisipkan di semua mata pelajaran,” kata Muhadjir.

Sedangkan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa kerjasama ini adalah bentuk konkret Kemenko Maritim terutama Deputi IV bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dipimpin oleh Safri Burhanuddin dalam menjalankan tupoksinya.

“Agar bangsa ini dari usia dini tahu, bahwa maritim bukan hanya slogan-slogan saja, tetapi konsep riil untuk memajukan bangsa Indonesia,” tegas Luhut.

Purnawirawan TNI AD ini pun optimis setelah kurikulum kemaritiman berjalan di dunia pendidikan kita maka bangsa ini akan benar-benar menjadi bangsa besar layaknya Nusantara (di era Srwijaya dan Majapahit-red) dahulu.

“Seperti tema kita dari Sumpah Palapa hingga Nawacita, bangsa ini akan menjadi bangsa besar lewat potensi kemaritiman kita,” pungkasnya.

Setidaknya doa dan harapan DPP KNPI dalam event JNPMP II di Maluku langsung didengar oleh Tuhan YME dan menjadi kenyataan. Namun terlepas dari itu, janji pemerintah tersebut tetap perlu pengawalan dalam proses pelaksanaannya.

(Adit/MN)