Presiden: Hentikan Polemik Penggunaan Cantrang!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Menyambut Presiden RI Joko Widodo yang Hadir di Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman di Gedung Sasana Kriya TMII, Kamis, (04/05/2017).

MNOL, Jakarta – Menjawab pertanyaan tentang penggunaan cantrang, kepada wartawan, Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Menteri KKP sudah diberikan wewenang oleh Presiden untuk mengatasi polemik ini.

“Tadi Presiden sudah sampaikan, bahwa kita harus mencari alternatif lain untuk pemanfaatan laut kita. Nanti Bu Susi akan mencari alternatifnya dan sudah diperintahkan oleh Presiden Bu Susi yang atur,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya meminta agar para pembuat kebijakan dan nelayan untuk menghentikan polemik penggunaan cantrang dengan mencari alternatif penggantinya seperti budidaya akuakultur.

Budidaya pengembangan organisme akuatik secara lepas pantai ini menurut Presiden modal awalnya tidak terlalu mahal, sekitar Rp 47 miliar. Kalau belum mampu membiayai sendiri, Presiden menyarankan melakukannya dengan pola kemitraan. Menko Luhut setuju dengan alternatif ini. “Ya, itu memang salah satu pilihan, teknologi berkembang. Tadi Presiden menyampaikan berdampak pada bisa multiplier effect nya tinggi. Jadi akuakultur ini bisa kita kembangkan,” tegasnya. (Anugrah/MNOL)

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo Gibran Mencapai 80,4 Persen

Jakarta (Maritimnews) – Panel Survey Indonesia (PSI) merilis hasil survei nasional mengenai Tingkat Kepuasan Masyarakat…

20 hours ago

Program PELITA 2026 Dimulai di Rawa Badak Utara

Jakarta (Maritimnews) – Peluncuran program Pelindo Tanpa Balita Stunting (PELITA) 2026, IPC Terminal Petikemas bersama…

1 day ago

Pertengahan Juni 2026, Throughput IPC TPK Panjang Tumbuh Signifikan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang mencatat performa gemilang pada pertengahan tahun…

2 days ago

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

2 days ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

2 days ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

3 days ago