Front Nelayan Indonesia: 68% Responden nyatakan Menteri Susi layak di-reshuffle

MN, Jakarta – Selama beberapa tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukkan kinerja yang sangat kurang maksimal dalam pemerintahan. Betapa, sulitnya merealisasikan kebijakan yang bersifat pro nelayan dan petani petambak.

Dalam survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh Front Nelayan Indonesia (FNI) melalui akun twitter pribadi ketua umunya, Rusdianto Samawa dengan nama @SagarinoSamawa bahwa nelayan menjerit akibat kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat benar apa adanya yang terjadi.

Sehingga hasil survei yang dilakukan Front Nelayan Indonesia (FNI) dengan pertanyaan “Layakkah Susi Pudjiastuti Di Reshuffle?” dengan pilihan pertama itu “Sangat Layak” dan pilihan kedua “Tidak Layak”.

“Netizen yang mewakili masyarakat Indonesia dan nelayan memilih (vote) menginginkan Susi Pudjiastuti di-reshuffle sekarang ini. Pilihan “Sangat Layak” untuk di-reshuffle capai 68% dan pilihan “Tidak Layak” capai angka 32%,” ujar Rusdianto dalam siaran persnya di Jakarta (11/6).

Total frekuensi penayangan melihat tweet survei oleh netizen mencapai 522.201 tayang. Sementara total keterlibatan orang berinteraksi dalam proses survei sejumlah 172 orang dan bentang perincian 91 orang melihatnya.

“Kalau jumlah suara sekitar 52 orang melakukan voting terhadap proses survei tersebut. Kalau retweet sejumlah 9 orang dan suka profil terdapat 6 orang, klik hastag sejumlah 3 orang dan balasan interaktif 2 orang,” terangnya.

Menurutnya, survei seperti ini beberapa kali dilakukan untuk melihat atensi dan animo masyarakat nelayan Indonesia terhadap kinerja para menteri, terutama Menteri Susi Pudjiastuti dan pejabat negara lainnya.

Bisa juga dilihat hasil survei di atas bahwa masyarakat nelayan juga belum begitu fokus dan suka berselancar di media sosial untuk melihat facebook, twitter dan medsos. Sementara yang lainnya hanya sekedar mengecek informasi tentang kelautan dan perikanan.

“Mungkin saja karena nelayan masih gagap teknologi (gaptek) untuk memegang atau mencari perihal informasi nelayan,” imbuhnya.

Maka ke depan, sambungnya, sangat perlu pemerintah untuk giat melakukan pendidikan teknologi informasi terhadap nelayan dan masyarakat perikanan Indonesia agar dapat mengenal media sosial dan informasi lainnya.

“Penting juga pemerintah perhatikan agar harapan-harapan nelayan akan masa depannya jangan dibunuh dengan berbagai kebijakan yang sangat sulit diterima di kalangan masyarakat perikanan Indonesia itu sendiri. Sehingga pemerintah dapat merealisasikan janji, visi misi dan target sebagaimana program yang selama ini dikampanyekan,” bebernya.

Atas ketidakpuasan tersebut, masyarakat menginginkan Susi Pudjiastuti diganti dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena dianggap tidak produktif dalam merealisasikan visi misi poros maritim.

Kegagalan itu bisa dijelaskan secara gamblang, seperti masalah impor garam, peraturan menteri yang menyulitkan nelayan, gagalnya program pengadaan kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap GillNet, gagalnya asuransi nelayan, gagalnya restrukturisasi koperasi dan banyak lagi kegagalan yang muncul di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.

Namun, kelemahan masyarakat itu karena masih percaya Susi Pudjiastuti, seperti berantas illegal fishing melalui proses bom dan menenggelamkan kapal asing. Tetapi, apa yang Susi Pudjiastuti kerjakan ini tidak semata-mata menambah semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Namun, menambah beban dan membuat laut itu dipenuhi sampah kapal yang ditangkap dan belum diproses.

“Kapal-kapal asing yang ditangkap Susi Pudjiastuti dalam jumlah ribuan itu belum dihancurkan (bom) atau ditenggelamkan karena KKP harus mencari anggaran banyak dalam proses itu. Sehingga kapal-kapal asing tersebut penuh di sekitar TPI-TPI dan pelabuhan-pelabuhan kecil maupun besar di seluruh Indonesia,” terangnya lagi.

“Memang Susi Pudjiastuti sangat kontras kebijakannya, seharusnya kapal-kapal asing yang telah ditangkap itu dialihkan izin kepemilikan dari asing menjadi dalam negeri. Daripada dibakar, tenggelamkan dan dibom, sementara untuk lakukan proses itu memerlukan anggaran hingga miliyaran rupiah,” ungkap Rusdianto.

Padahal pengalihan status kapal tersebut sangat diharapkan agar KKP tidak lagi merasa berat dengan program pengadaan kapal. Sehingga masyarakat tidak lagi curiga terhadap indikasi tindak pidana korupsi di KKP tentang pengadaan kapal.

Maka, sebab itu masyarakat nelayan Indonesia sangat inginkan Susi Pudjiastuti di-reshuffle oleh pemerintahan Jokowi – JK karena dianggap hanya bekerja sebagai agen asing dan senang menerima piagam asing dengan modus untuk meraih simpati masyarakat Indonesia.

“Padahal, KKP saja gagal dalam melakukan evaluasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangannya. Sebagaimana hasil audit BPK RI dengan predikat Disclaimers,” pungkasnya.

(Sutisna/MN)