Sampah Plastik Laut dan Illegal fishing masih jadi Topik Hangat dalam Konferensi Kelautan Dunia

MN, New York – Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan Konferensi Kelautan Dunia PBB adalah untuk melakukan kerjasama menyelesaikan masalah kelautan di dunia.

“Dalam konferensi ini kami para peserta berkomitmen untuk saling bekerjasama satu sama lain untuk mengatasi masalah ini. Terkadang orang melihat kami, Indonesia, sebagai korban (sampah plastik di laut) karena posisi negara kami yang strategis. Tetapi kami berpikir masalah ini harus diatasi dengan kerjasama antar negara,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media pada konferensi pers yang dilakukan di sela-sela Konferensi Kelautan Dunia hari Selasa (6/6) waktu setempat.

Dalam acara tersebut Menko Luhut didampingi Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia VIdar Helgesen yang secara bersama memimpin Konferensi tersebut.

“Yang utama adalah bagaimana mengatasi masalah sampah, illegal fishing dan lalu kita bicarakan bagaimana mengimplemantasikan hasil diskusi ini sehingga tidak hanya wacana di kemudian hari,” kata Luhut.

Untuk Indonesia sendiri, Menko Luhut mengatakan, telah menerapkan beberapa aksi untuk mengurangi persoalan sampai ini, terutama yang bersifat sosialisasi untuk memperbaiki pandangan masyarakat soal sampah.

“Kami memasukkannya dalam kurikulum sekolah, melakukan sosialisasi ke lingkup terkecil di masyarakat, meminimalkan pembuangan sampah plastik ke laut dan sebisa mungkin melakukan pemungutan sampah plastik di laut,” jelasnya.

Purnawirawan TNI AD itu juga menjelaskan bahwa kerusakan laut dan illegal fishing akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia yang terdiri dari 17,000 pulau dengan 4,000 pulau berpenduduk dan memiliki 99,000 km garis pantai. Tentunya banyak yang menggantungkan hidupnya pada lautan menjadi terganggu karena itu.

“Illegal fishing dan kerusakan alam laut, tentu akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang bergantung pada kekayaan laut, seperti nelayan tetapi juga sektor pariwisata karena sektir ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar,” tandasnya.

Menko Luhut menjelaskan terorisme juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, kebanyakan pelaku teror di Indonesia berlatar belakang keluarga miskin. Karenanya pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan program Dana Desa,

“Kami telah menyalurkan bantuan dana desa kepada 7,4975 desa di pedalaman dan desa-desa terpencil di garis pantai. Mungkin bagi Anda ini sesuatu yang tidak berarti tapi ternyata bantuan ini cukup untuk membuat perekonomian bergerak dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya,” bebernya.

Sementara Menteri Helgelsen menyatakan dalam dua hari konferensi, peserta membicarakan berbagai topik yang berhubungan dengan kemaritiman seperti pengaturan, perlindungan, konservasi, dan restorasi dan beberapa komitmen dari negara-negara donor telah dibuat untuk melaksanakannya.

Konferensi ini diikuti oleh hampir 1,800 peserta antara lain delapan kepala negara, satu wakil presiden, tujuh perdana menteri dan perwakilan pemerintahan serta LSM.

(Anug/MN)