1 Ton Sabu Diedarkan Lewat Laut, Bagaimana cerita Coast Guard Indonesia?

MN, Jakarta – Penggerebekan 1 ton sabu di Hotel Mandalika yang terletak di Kampung Gudang Kopi, Desa Anyar, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten (12/7) lalu merupakan penangkapan terbesar dalam sejarah penindakan narkoba. Tak ayal, laut masih menjadi mediun yang nyaman dalam upaya peredaran itu.

Kendati visi pemerintah sudah mengarah ke laut termasuk sektor keamanannya, namun masih saja kita kerap kecolongan terhadap peredaran barang haram ini. Tak tanggung-tanggung, sebesar 1 ton sabu berhasil diamankan yang rencananya akan diedarkan di Jakarta.

Parahnya lagi terdapat 13 instansi yang berwenang di laut bahkan ada Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai leading sector-nya masih belum mampu menghadang laju para pengedar di laut.

Menurut pengamat maritim Siswanto Rusdi, hal tersebut mengingatkan kita kembali bahwa lautan adalah medium yang sangat ideal untuk penyelundupan dan kejahatan lainnya.

“Luasnya yang luar biasa dan bentuknya yang unik tidak memungkinan negara pantai mana pun memantau lautan. Khusus untuk Indonesia, masalah yang satu ini menjadi makin rumit karena tata kelola kelautan nasional masih jauh dari lumayan,” ungkap Siswanto di Jakarta (13/7).

Ia menambahkan ego sektoral masih menjadi momok yang mengancam sektor keamanan laut Indonesia. Sambil bergurau, ia pun menyebut Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi sorotan dalam kasus ini boleh jadi akan meminta fasilitas lebih untuk mengamankan peredaran narkoba terutama dari laut.

“Mendengar pernyataan Kepala BNN seputar modus operandi sindikat yang menyelundupkan satu ton sabu melalui laut pikiranku melayang. Jangan-jangan nanti dia minta anggaran beli helikopter, kapal patroli, dll untuk mengawasi lautan,” seloroh Direktur Namarin tersebut.

Padahal Indonesia sudah memiliki Bakamla yang digadang-gadang menjadi Coast Guard. Bahkan Kementerian Perhubungan jugan memiliki Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang juga digadang-gadang menjadi Coast Guard Indonesia.

Institusi bertumpuk, akan tetapi masalah keamanan laut tak kunjung membaik. Mungkin inilah permasalahan yang dihadapi Indonesia sejak mendeklarasikan diri menjadi negara maritime sejak masa Deklarasi Djuanda.

Masih kata Siswanto, itulah PR (pekerjaan rumah-red) yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Terlebih dalam laju visi Poros Maritim Dunia yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 silam.

Hampir 3 tahun berjalan, pemerintah masih sibuk mengurusi hal lain yang tidak ada kaitannya dengan visi yang dicetuskannya sendiri.

“Pendirian Coast Guard Indonesia bagaimana ceritanya? Sudah mau reshuffle kabinet belum juga terdengar gerakan Kemhub soal yang satu ini,” pungkasnya.

(Adit/MN)