Dana Haji untuk Infrastruktur Pelabuhan, Bagaimana dengan Bantuan China?

MN, Jakarta – Penggunaan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia kini menjadi santer diperbincangkan di berbagai ranah publik. Ada yang pro dan tentunya ada yang kontra. Padahal, publik tahunya, pembiayaan infrastruktur kita banyak mendapat bantuan baik hibah maupun pinjaman dari beberapa negara, salah satunya China.

Dalam waktu 2 tahun terakhir, pembiayaan untuk membangun kereta cepat, jalan tol dan pelabuhan, dikabarkan mayoritas berasal dari negeri Tirai Bambu tersebut. Namun mengapa jadi merambah ke dana haji?

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyatakan dana haji akan dimanfaatkan untuk membangun proyek infrastruktur, termasuk pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan utama dan 24 pelabuhan pendukung di seluruh Indonesia.

Dan pemerintah pun berjanji bahwa manfaat ini akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama para calon jemaat haji dan umat Islam yang dananya akan dipakai.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mempertanyakan soal itu. Ia menjelaskan fakta bisnis pelabuhan di republik ini untuk menjawab pertanyaan itu.

“Pelabuhan di Indonesia dioperasikan oleh BUMN (Pelindo I-IV), UPT Kemhub dan swasta. Pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo dibiayai oleh perusahaan, sedikit sekali memakai dana APBN. Perusahaan pelat merah ini bisa juga menggandeng investor dengan membentuk badan usaha baru untuk itu,” ulasnya kepada maritimnews di Jakarta, (1/8).

Sementara untuk pelabuhan UPT Kemhub pembangunannya seluruhnya menelan APBN. Kalau pelabuhan swasta, dana investasi dikeluarkan oleh mereka sendiri.

“Mau ditaruh di pelabuhan mana dana haji itu? Di UPT Kemhub? Dapat dipastikan dana itu akan tenggelam ke dasar samudera. Di swasta risikonya tinggi. Tinggal di Pelindo yang paling memungkinkan. Hanya saja belum ada formula bagaimana mengalirkan dana haji itu. Jadi tidak segampang itu,” bebernya.

Siswanto mencontohkan jika pemerintah saat ini tengah menunggu pencairan pinjaman Jepang untuk dibenamkan ke dalam pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, maka  dianggap dibatalkan dengan memanfaatkan dana haji sebagai gantinya.

“Untuk membangun Patimban dibutuhkan investasi 40 triliun rupiah. Kalau pakai dana haji, ini berarti tidak sampai setengahnya. Sisanya bisa bikin pelabuhan sebesar Patimban lagi dan masih sisa. Rencana awalnya, Patimban akan punya terminal peti kemas, terminal kendaraan dan terminal umum, tapi belakangan berubah akibat perencanaan yang tidak matang,” seloroh dia.

Hal itu yang kerap terjadi saat ini, pada saat perencanaan pemerintah tidak matang, bisa jadi para investor yang awalnya setuju mengucurkan dananya tiba-tiba mengurungkan niatnya. Dampaknya proyek infrastruktur pun terbengkalai.

Soal Dana China

Menjawab pertanyaan soal adanya aliran dana China yang awalnya untuk membiayai proyek infrastruktur pelabuhan, Siswanto menjelaskan dana itu bukan dari pemerintah China.

“Jadi AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank-red) itu bukan milik China. Itu adalah milik dari seluruh negara yang sama halnya dengan World Bank atau IDB. Hanya saja kebetulan AIIB berkantor di Shanghai,” jelasnya.

China untuk menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI) juga meminjam dana dari AIIB, yang kemudian dialirkan lagi ke negara-negara lain. Banyak proposal China yang diterima oleh AIIB, sementara Indonesia sering ditolak karena terlalu general.

Nmaun belakangan, China pun juga mengalami kesulitan saat ini. Beberapa perusahaan galangan dan pelayarannya pun tak beroperasi. Kebijakan pemerintah China langsung melakukan holding kepada perusahaan-perusahaan itu.

“Nah, intinya pembiayaan infrastruktur kita ‘mandek’, karena memang proposal kita tidak diterima oleh AIIB. Jadi sudah sangat crowded-nya, pemerintah melirik dana haji untuk biayai infrastruktur,” selorohnya lagi.

Jika sudah seperti ini kondisinya, sambung Siswanto, perjalananan Poros Maritim Dunia semakin tidak terarah dan terancam menuai kegagalan. “Karena perencanaan yang tak matang, semakin porak poranda poros maritim dan to laut kita ini,” pungkasnya.

(Adit/MN)