Rasio Kapal, Penentu Kedaulatan Energi

MN, Bandung – Dalam diskusi yang digelar oleh SP Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (FKKPA) Pertamina bertajuk ‘Kedaulatan Maritim Sebagai Poros Penunjang Kedaulatan Energi Nasional’ di hotel Jayakarta, Bandung, (27/10), Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menyerukan kedaulatan energi hanya bisa dicapai jika rasio kapal kita memenuhi kebutuhan dalam distribusi BBM.

Ketua bidang SDM Forkami, Hutakemri Ali Samad, yang mewakili Ketua Forkami, mengungkapkan kedaulatan energi sejalan dengan kepemilikan kapal.

“Sesuai tema seminar ini, kedaulatan energi ditopang dengan kedaulatan maritim, saya sangat sepakat sekali. Dan kedaulatan maritim itu hanya dapat diwujudkan dengan banyaknya kapal yang kita miliki,” kata Ali biasa disapa dalam forum tersebut.

Permasalahan yang terjadi saat ini, BBM belum tersalurkan dengan baik ke daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga, istilah kedaulatan energi menjadi hal yang tabu dalam kondisi tersebut.

Pria yang aktif sebagai anggota Indonesia National Shipowners Association (INSA) itu juga menyatakan kondisi kapal juga menjadi syarat selain kwantitas.

“Bagaimana kedaulatan maritim bisa terwujud kalau DWT kapal kita tidak memenuhi dan galangan kapal kita hanya mampu membangun 7.500 DWT,” tandasnya.

Masih kata dia, kedaulatan energi hanya dapat diwujudkan dengan rasio jumlah kapal penunjang yang ideal.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wasekjen Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) ini yakin jika rasio kapal itu sudah memenuhi kebutuhan maka kedaulatan energi akan tercapai. Inti dari kedaulatan energi ialah ketika, energi kita mampu dinikmati oleh bangsa ini yang tersebar di berbagai pulau.

“Kedaulatan energi sejalan dengan kedaulatan maritim karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 2/3 nya adalah laut. Kapal adalah instrumen utama dalam mendistribusikan kebutuhan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Kelayakan kapal juga harus menjadi perhatian selain kwantitasnya,” pungkasnya.

Sejalan dengan Ali, Ketua Umum Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), Capt. Dwiyono Soeyono juga menyatakan selama maritim belum berdaulat, jangan harap kedaulatan energi tercapai.

“Maritim sendiri belum berdaulat. Buktinya belum ada rumpun maritim dalam cabang keilmuan kita. Sehingga bagaimana kita mau memiliki profesor maritim,” seloroh Dwiyono.

Negara-negara yang memiliki kemajuan maritim telah memiliki cabang ilmu demikian. Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia saat ini terasa aneh jika belum memiliki itu. “Kita baru mampu memproduk pelaut baru selevel D3 dan S1, sedangkan kita butuh SDM maritim yang memiliki kompetensi tinggi di bidang maritim,” bebernya.

Selain Hutakemri Ali Samad dan Capt. Dwiyono Soeyono, pembicara dalam seminar itu ialah pakar hukum Prof Juajir Sumardi dan Kasubdis Strategi, Taktik dan Operasi Mabesal Kolonel Laut (P) Salim.

Forum itu juga dihadiri para Taruna Sekolah Pelayaran dan mahasiswa yang diwakili HMI Cabang Bandung.

(Adit/MN)