KKP dan Pertagas Bersinergi Tingkatkan Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui CSR

MN, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT. Pertamina Gas (Pertagas) memperkuat kerja sama mengelola sektor kelautan dan perikanan yang memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dengan Presiden Direktur PT. Pertamina Gas Suko Hartono di Gedung Oil Center Jakarta, Rabu (17/1).

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pengolahan dan bina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemasaran dan distribusi hasil kelautan dan perikanan, pengembangan manajemen usaha kelautan dan perikanan, budidaya perikanan, konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan, saat ini sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dorongan khusus dari berbagai lembaga maupun perusahaan. Untuk saat ini, Pertagas melalui program CSR dan PKBL dapat berkontribusi bagi sektor perikanan. “Pertagas tentunya (diharapkan) dapat berkontribusi besar bagi sumber daya manusia dan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Rifky.

Selain itu, Rifky juga menginginkan, setelah kerjasama ini berjalan, diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat secara berkelanjutan. “Sebenarnya kita selalu harapkan ada multiplier effect dengan apapun yang kita jalankan. Entah itu dari bantuan maupun hasil dari kerjasama,” lanjutnya.

Dalam perjanjian kerja sama ini terlibat peran beberapa eselon I teknis KKP, antara lain Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pihak Pertagas sendiri menaruh perhatian khusus pada kasus stunting (kuntet) yang terjadi pada anak-anak Indonesia. Presiden Direktur Pertamina Gas Suko Hartono mengatakan, pada 2018 ini, Pertagas melalui CSR-nya akan menggagas “Rumah Anti Stunting”.

“Selain mencegah tingkat stunting di masyarakat, kami juga concern pada program pemerintah, di mana Ibu Susi setiap pidato menjelaskan tentang meningkatnya angka stunting dan selalu mengajak untuk mengkonsumsi ikan. Dari situ, akhirnya kami berpikir tentang ‘Rumah Anti Stunting’ ,” jelasnya.

Lebih lanjut Suko mengatakan, untuk pelaksanaannya, nanti akan dibantu para pembudidaya ikan dan stakeholder perikanan lainnya. “Nanti akan dirumuskan bersama, dimana tempatnya, kapan mulainya. Dan kami berharap itu dapat menjadi model pertama, karena ini bicara tentang program jangka panjang,” lanjut Suko.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT. Pertamina (Persero) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2017 lalu.

PT. Pertamina Gas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor midstream dan downstream industri gas Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT. Pertamina dalam peran usaha niaga gas, transportasi gas, pemrosesan gas dan distribusi gas, serta bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya.

Diharapkan dengan penandatanganan kerja sama tersebut, pemerintah dapat memberikan kontribusi bagi jalannya industri perikanan, terutama dalam hal distribusi serta pengembangan manajemen usaha kelautan dan perikanan dan berdampak pada pembangunan bangsa Indonesia.