Pemerintah harus Dorong Pelabuhan Tanjung Priok Keluar dari Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils

MN, Jakarta – Pelabuhan internasional Tanjung Priok sebagai pintu gerbang tersibuk di Indonesia. Sejak tahun 2011 masih berada dalam daftar Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils dari Joint War Committee (JWC), yang dapat saja berimbas negatif di mata dunia internasional.

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta merupakan barometer ekonomi Indonesia, menangani lebih dari 30% kargo non-minyak dan gas termasuk sekitar 50% dari keseluruhan kegiatan arus barang ekspor-impor.

Sayangnya, pelabuhan Tanjung Priok (PT Pelabuhan Indonesia II) menjadi satu-satunya pelabuhan di wilayah Asia Timur yang tercantum dalam daftar JWC sebagai pelabuhan rawan dari tindak kejahatan.

Daftar JWC Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils JWLA/017 tanggal 3 Maret 2011 tercantum Djibouti, Eritrea, Ivory Coast, Libya, Nigeria, Somalia, Pakistan, Georgia, The port of Balikpapan (SE Borneo), North east coast between the ports of Kudat and Tarakan (NE Borneo), The port of Jakarta, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia excluding transit, Yemen, Philippines (Mindanao, between the ports of Polloc Harbour and General Santos), Sulu Archipelago, Venezuela.

Mengutip dari laman lmalloyds.com, daftar negara, perairan, dan pelabuhan dianggap rawan dimutakhirkan pada September 2017. Namun Bahrain, NE Borneo, Sulu Archipelago telah dikeluarkan dari daftaf Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils JWLA/022 tanggal 10 Desember 2013.

Sejogjanya Pemerintah Indonesia mendorong, melibatkan secara intensif peran penting pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC cabang Tanjung Priok melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencabut pelabuhan Tanjung Priok dari daftar JWC.

Pemerintah harus melakukan komunikasi meminta penghapusan dari daftar Zona Risiko Perang. Tentu dengan didukung berbagai supporting data termasuk langkah-langkah preventif, pengamanan atas aksi petty theft dan robbery with violent.

Maritimnews berharap, Pemerintah perlu membangun komunikasi berkala dengan JWC, sebagai prioritas utama, baik itu dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, BUMN, pelaku Usaha serta Kepolisian dan TNI Angkatan Laut.

Kemudian diharapkan pula pihak JWC melakukan survey kajian terbaru, mereview khususnya terkait kondisi pelabuhan Tanjung Priok. Apakah kondisi dan situasinya masih seperti beberapa tahun lalu atau bisa dinyatakan keluar dari daftar “zona tidak aman”.

Seperti diketahui, JWC adalah Komite yang terdiri dari perwakilan underwriters dari Lloyd’s dan International Underwriting Association (IUA), mewakili kepentingan pihak-pihak yang mengasuransikan bisnis marine hull di pasar London. Biasanya JWC menggelar pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali, membahas Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils.

(Bayu/MN)