Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Mantapkan Poros Maritim Dunia

MN, Jakarta – Diterimanya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menumbuhkan harapan dari seluruh anak bangsa ini dalam terwujudnya visi presiden, Poros Maritim Dunia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati melalui pesan singkatnya kepada redaksi, Minggu, (10/6).

“Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB harus merefleksikan politik luar negeri Indonesia. Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar kelima yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang handal,” terang Nuning biasa akrab disapa.

Menurutnya pertahanan maritim harus dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia yang ditempuh melalui hard power dan soft power. Lanjut Nuning, hard power dapat ditempuh melalui Program MEF sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim.

“Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik,” bebernya.

Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu lebih lanjut menyataka para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982. Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat Kemenlu RI tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Bakamla dll.

Tak hanya itu, ia menyebutkan selain hard power dan soft power, Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia yang menjadi ASEAN leader dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security.

“Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik,” ungkapnya.

Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia. Masih kata Nuning, smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Lebanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander).

“Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” pungkasnya. (hsn/ang)