Sekjen Iperindo Usulkan Kementerian Teknis Kemaritiman

MN, Jakarta – Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) periode 2018-2022 baru saja mengadakan pelantikan pada Selasa (3/7) lalu. Salah satu target yang disampaikan menteri perindustrian adalah membangun kerja sama galangan nasional dengan Kementerian Perindustrian mengembangkan pusat desain kapal dan meningkatkan produksi secara nasional untuk pasar lokal maupun ekspor sehingga mampu mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan Negara-negara di kawasan Asia.

Menanggapi target tersebut, Sekjen Iperindo Askan Naim menyampaikan, secara teknis galangan kapal Indonesia mampu untuk dapat merealisasikan target dari Kementerian Perindustrian, mengingat kemampuan anggota Iperindo sudah sangat mumpuni.

“Namun kemampuan teknis dari galangan saja belum cukup untuk dapat mencapai target tersebut,” ujar Askan, Sabtu, (7/7).

Direktur Utama Krakatau Shipyard tersebut menyampaikan perlu dukungan dari instansi lain agar terjadi sinkronisasi untuk mendorong terwujudnya cita-cita luhur bangsa yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Ia juga menegaskan salah satu instansi yang cukup berperan besar adalah Kementerian Perhubungan, karena hampir seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sebagian besar bersumber dari kementerian tersebut.

“Sayangnya Kementerian Perhubungan memiliki beban pekerjaan yang terlalu besar karna kementerian tersebut dalam tupoksinya mengurusi bidang darat, laut, udara dan kereta api,” ujar Askan lagi.

Hal ini berdampak kepada kinerja kementerian tersebut. Sebut saja jika kita bicara mengenai laut, Kementerian Perhubungan mengurusi mulai dari tender pekerjaan kapal, mengoperasikan kapal-kapal Negara (kapal perintis, kapal navigasi, kapal patroli KPLP, dan kapal lainya), membangun pelabuhan dan pendalaman alur, kenavigasian, sertifikat-sertifikat,  izin kapal berlayar, syahbandar, izin pelaut dan masih banyak lagi, yang semuanya berada di bawah Ditjen Perhubungan Laut (Hubla)

“Hemat saya melihat semangat yang tumbuh di bidang kemaritiman saat ini maka ke depan Kementerian Perhubungan perlu dievaluasi tugas dan tupoksinya. Itu dilakukan agar kinerja kementerian perhubungan dapat lebih maksimal,” terangnya

Untuk mensukseskan program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia maka sudah saatnya kapal yang berfungsi sebagai jalan dan jembatan di laut perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan menjadikannya sebagai bagian dari infastruktur nasional.

Salah satu usulan yang disampaikan oleh Askan adalah dibentuknya Kementerian Perkapalan dan Infrastruktur Maritim.

“Melihat visi indonesia sebagai poros maritim dunia maka hal ini perlu di tindak lanjuti. Untuk itu Iperindo sebagai asosiasi pengusaha galangan kapal nasional  yang turut menggerakan perekonomian bangsa siap untuk dapat dilibatkan dalam perumusan usulan tersebut,” pungkasnya.