Carmelita: Pengusaha Nasional Tidak Boleh Jadi Penonton di Negeri Sendiri

MN, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian kembali membahas kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI), guna membuka investasi seluas-luasnya dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto pun angkat bicara mengenai keputusan relaksasi DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang direlease akhir 2018, salah satunya sektor Perhubungan yaitu angkutan Multimoda.

Carmelita berkeinginan agar Pemerintah Indonesia lebih selektif mengundang investor asing atau penanam modal asing (PMA) untuk melakukan investasi dalam pembangunan proyek infrastruktur, dengan lebih mengutamakan bidang Mega Project.

“Kami mengharapkan project yang diberikan kepada investor asing hendaklah selektif, Pemerintah dapat fokus pada Mega Project yang memang sulit dilakukan oleh investor atau pengusaha nasional,” jelas Carmelita kepada Maritimnews di Jakarta, Sabtu (3/8).

Kemudian perjanjian investasi, lanjut Memey panggilan akrab Carmelita, Pemerintah juga harus memperhatikan potensi pengusaha nasional. Sehingga Mega Project dapat mensubkan pekerjaan dibawahnya kepada pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) nasional.

“Jangan sampai pengusaha nasional hanya bisa menjadi penonton dinegeri sendiri,” ujarnya.

Memey mengingatkan, nantinya bila Peraturan Presiden (Perpres) terkait DNI diluncurkan maka kesepakatan konglomerasi PMA atas Mega Project untuk membangun anak-anak perusahaan dari hulu sampai kehilir, hendaknya dibatasi.

“Nah, khusus angkutan multimoda kan bukan Mega Project, dimana pengusaha nasional bukan tidak mampu mengerjakan bidang tersebut. Jadi kami tidak setuju kalau itu dikeluarkan dari daftar DNI,” pungkasnya.

(Bayu/MN)