Komisi VI DPR: Pelindo Harus Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

MN, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepelabuhanan atau PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diminta oleh Komisi VI DPR RI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha agar meningkatkan kinerja dan pelayanan diantaranya sistem jaringan dan layanan transportasi terintegrasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan beberapa BUMN yakni PT ASDP, PT Pelni, Djakarta Llyod, PT Pelindo I, II, III dan IV pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih berharap kepada Pelindo untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan jasa pelabuhan.

Pengembangan usaha dimaksud adalah dengan peningkatan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda dan terkoneksi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang menjelaskan, bahwa PT Pelabuhan Indonesia diminta mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis terbaik, serta melakukan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan.

“Komisi VI juga meminta agar Pelindo I, II, III, dan IV memerhatikan aspek dwelling time agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor,” terang Farid Padang melalui Siaran Pers yang diterima Maritimnews, Selasa (11/2).

Pelindo Harus Bahu Membahu

Ketika RDP berlangsung, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengutarakan berdasarkan pemaparan masing-masing Direktur Utama, melihat seakan terjadi gap di antara Pelindo I – IV. Hal itu tidak perlu tampak di publik, kedepan butuh pengelolaan secara baik dari seluruh BUMN.

“Saya agak confuse sedikit ya. Ini kan bisnisnya di air, di laut semua. Basah semua ya. Tapi ada yang naik ada yang turun. Apalagi tadi saya mendengar kalau Pelindo IV sampai membahas Omnibus Law. Berarti ada persaingan kurang sehat dari Pelindo,” ujarnya.

Padahal dalam membangun iklim kemaritiman dan sistem logistik nasional, kata Herman Khaeron dari fraksi partai Demokrat ini menegaskan, bahwa sepatutnya antar Pelindo harus dapat bahu membahu meningkatkan kualitas layanan.

(Bayu/MN)