Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kenaikan angka ekspor udang Indonesia. Pada 2015, ekspor udang bernilai 1.124 juta USD, tahun 2016 nilainya mencapai 1.227 juta USD, dan di 2017 nilainya mencapai 1,351 juta USD.
Juru Bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri menjelaskan bahwa pasca peringatan Hari Pelaut Sedunia sebagian besar kaum pelaut Indonesia mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri, dan organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) sudah saatnya menyejahterakan kaum pelaut Indonesia.
Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) adalah union-nya pelaut Indonesia sebagaimana union-union pelaut bangsa lainnya di luar negeri.
Generasi muda pelaut sudah tidak menganggap ada organisasi KPI karena tidak bisa diandalkan untuk mensejahterakan pelaut dan keluarganya.
Komunitas Pelaut Senior yang tidak ingin kemelut di organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) terjadi secara berkepanjangan, telah menyurati International Transport Workers Federation (ITF)
Melihat kekisruhan yang terjadi pada organisasi yang menjadi wadah SDM utama dalam pembangunan Poros Maritim Dunia ini, Pelaut Senior pada 6 Oktober 2015 melayangkan Petisi Pelaut Indonesia kepada pihak Pemerintah.
Sebagai negara maritim, selain memiliki luas lautan yang terbesar di dunia, dan dikelilingi ribuan pulau besar dan kecil, kekayaan laut Indonesia juga sangat besar. Karena itu, sektor perikanan dan kelautan diyakini bisa menghantar Indonesia menjadi negara yang kaya raya.
Merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Pelaut Senior mencatat bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen Hubla dan Kementerian Tenaga Kerja boleh mengintervensi terkait kinerja organisasi.
Pelaut Senior menegaskan bahwa sejatinya KPI menjamin perlindungan dan kesejahteraan pelaut yang bekerja di luar negeri selama mereka bekerja di perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Term Of References (TOR) Pelaut Senior yang dilayangkan melalui surat resminya Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Nomor 013/PS/IV/2017 tertanggal 13 April 2017, meminta negara hadir untuk membenahi organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan memfasilitasi Kongres Luar Biasa (KLB) KPI.
