Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan bantuan ikan beku makarel untuk para santri di Gontor.
MNOL-Surabaya, Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan di Propinsi Jawa Timur, KKP menyakurkan bantuan ikan sebanyak 2 kontainer atau 49 ton, yang akan disalurkan KKP di 12 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sejumlah 4,5 ton diantaranya akan disalurkan di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sisanya dibagikan untuk Kabupaten Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Trenggalek, Kediri, Sidoarjo, Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Surabaya.
Bantuan produk ikan beku jenis makarel pasifik ini merupakan hasil penegahan importasi hasil perikanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP. Penegahan tersebut dilakukan terhadap 11 kontainer yang berisi ikan Frozen Pasific Mackarel (10 kontainer dengan total volume 254.800 kg) dan Frozen Squid (1 kontainer dengan volume 24.267 kg).
Delapan dari sebelas kontainer ikan yang disita dimanfaatkan KKP dalam rangka meningkatkan asupan gizi masyarakat untuk mendukung program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Satu Kontainer ikan sudah didistribusikan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP pada tanggal 10 Oktober 2016 di wilayah DIY, Solo dan Boyolali. Sedangkan tiga kontainer lainnya telah dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial untuk wilayah Jabodetabek dan korban bencana alam di Garut, Sumedang dan Sinabung.
Selanjutnya, KKP mendistribusikan enam kontainer ikan lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat di daerah rawan gizi dengan tingkat konsumsi ikan rendah di Provinsi Jawa Timur (2 kontainer), Jawa Tengah (1 kontainer), Jawa Barat (2 kontainer), dan Banten (1 kontainer). Ikan yang didistribusikan sebelumnya telah dipastikan mutu dan kesehatannya oleh KKP dalam hal ini BKIPM selaku otoritas kompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dan mutu ikan.
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…