Pelaut Senior Sambut Ratifikasi MLC 2006 Menjadi UU Nomor 15 Tahun 2016

MNOL, Jakarta – Komunitas Pelaut Senior menyambut baik ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan MLC 2006 atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) pada 6 Oktober 2016 lalu.

Melalui juru bicaranya, Teddy Syamsuri, komunitas yang terdiri dari para pelaut berpengalaman ini mengungkapkan bahwa jelas jika Indonesia Sebagai negara Anggota International Maritime Organization (IMO) dan juga International Labour Organization (ILO), wajib memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam MLC, 2006.

“Dan Indonesia sebagai Negara Anggota IMO dan ILO juga wajib saling bekerja sama dengan maksud untuk memastikan pelaksanaan dan penegakan MLC, 2006 ini secara efektif,” kata Teddy kepada maritimnews beberapa waktu lalu.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, pelatihan, dan pengawasan, Pelaut Senior memandang bahwa pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang akan menjadi panduan bagi pemilik kapal serta awak kapal dan pelaut.

Pedoman-pedoman tersebut antara lain: (1) Pedoman Perlindungan Syarat dan Kondisi Kerja; (2) Pedoman Perekrutan dan Penempatan; (3) Pedoman Pelatihan dan Kompetensi Kerja; dan (4) Pedoman Penegakan Hukum.

Teddy menambahkan konvensi ini berlaku untuk semua kapal yang dimiliki oleh umum dan perseorangan, yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial selain daripada kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau melakukan kegiatan yang serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional yang dibuat seperti dhows dan junks. Namun, konvensi ini tidak berlaku pada kapal perang atau kapal angkatan laut.

Masih kata dia, hak-hak dasar pelaut antara lain hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk terhindar dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya, hak untuk berunding bersama dan berserikat, serta hak untuk tidak mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk.

“Selain hak dasar, maka pelaut dan awak kapal juga berhak mendapatkan perlindungan atas pekerjaan dan sosial, antara lain hak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak untuk mendapatkan perawatan medik, fasilitas dan akomodasi termasuk rekreasi,” bebernya.

Dalam hal hak untuk Pelaut Indonesia berunding bersama dan berserikatnya selama ini dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang pada tahun 1981 sudah berafiliasi dengan International Transportworkers Federatioan (ITF).

Sementara, pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang akan menjadi panduan bagi pemilik kapal serta awak kapal dan pelaut.

“Pada butir no 1, 2 dan 4 (di atas) sudah jelas berada di bawah pembinaan fungsional Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai bagian pelaksananya,” ujarnya lagi.

Sambung Teddy,  pada butir nomor 2 ada pada pembinaan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Jadi jelas, tidak perlu lagi ada ego sektoral. Hal penegakan hukum, hanya ada pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial yang merupakan domain Kemenaker,” tandasnya.

Dengan demikian, menurut Pelaut Senior yang selama ini menyimak karut marut kehidupan Pelaut Indonesia, seyogyanya untuk pengupahan, perlindungan atas pekerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial serta hak perawatan medik dan perumahan sebagaimana diatur oleh UU No. 15 Tahun 2016 untuk bisa diperjuangkan, dikawal dan diimplementasikan. Maka dari itu, hanya dapat diperjuangkan dengan organisasi KPI yang harus diberdayakan dan diperkuat.

Pelaut Senior juga melihat momentum visi poros maritim yang menjadi andalan Presiden Jokowi tidak akan jalan jika Pelaut Indonesia tidak diberdayakan dan disejahterakan.

“Manfaatkan momentum ini, sebab Pak Jokowi dengan tegas menyatakan jangan lagi bangsa ini memunggungi laut, selat dan teluk. Ini serius, dan bagi Pelaut Indonesia yang dijadikan tulang pungungnya membedah orientasi daratan ke laut juga harus sungguh-sungguh,” tegas Teddy.

Polemik KPI

Apabila kepengurusan organisasi KPI selama ini sudah tidak lagi dipercaya untuk mengawal dan mengimplementasi UU MLC 2006, sudah seharusnya pula diganti sesuai dengan aturan organisasi KPI itu sendiri.

“Jikapun sulit karena seperti menghadapi Tembok Besar, sebaiknya Pelaut Indonesia dalam konteks kebersatuan dan kebersamaan yang solid memperjuangkan sampai organisasi KPI kembali pada khittahnya. Tentu harus meminta Negara Hadir dan Pemerintah memfasilitasi,” seloroh Teddy.

Pelaut Senior, yang sudah pada purna layar tapi merasa bersyukur jika pelaut generasi penerus sekarang ini mendapatkan hak-hak dasar yang jelas berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 tersebut.

“Semoga saja pengalaman kami, Pelaut Senior, yang selalu dijadikan anak-tiri dan sapi perah tidak lagi dialami oleh pelaut generasi penerus,” imbuhnya.

Untuk itu memperkuat organisasi KPI menjadi mutlak dan menggantikan Pengurus Pusat (PP) KPI menjadi penting jika hak-hak dasar pelaut yang termaktub dalam UU MLC 2006 bisa terwujudkan.

“Tinggal Pelaut Indonesia jika ingin maju dan sejahtera, konsistensinya harus bersatu, harus tanggalkan egoisme yang mustahil membentuk solidaritas yang utuh. Tanpa konsistensi ini, mustahil pula harapan pelaut maju, sejahtera dan berjaya bisa kita capai dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (Tan/MN)