Dari masalah LCS, Montara hingga Papua jadi pokok Bahasan Kerjasama Indonesia-Australia

MNOL, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Australia membicarakan kemungkinan kerjasama ekonomi. Beberapa perencanaan program kerjasama di antara kedua negara itu tengah disusun oleh Kemenko Maritim.

“Kita bisa melakukan kerjasama aktivitas ekonomi di wilayah Laut China Selatan (LCS) seperti di Natuna seperti pariwisata atau eksplorasi tambang  atau aktivitas ekonomi lainnya di sana. Bukan hanya di wilayah Natuna tapi juga di wilayah lain di Indonesia,” ujar Menko Luhut saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di kantornya pada hari Senin (6/3).

Menjawab apakah ada rencana untuk melakukan patroli bersama di wilayah Laut China Selatan, Menko Luhut dan Menteri Bishop mengatakan hal tersebut tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

“Yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu itu adalah upaya kerjasama untuk mencapai kebebasan berlayar di kawasan tersebut. Sampai sekarang saya belum melihat kebutuhan untuk melakukan patroli bersama bagi kedua negara di wilayah itu,” katanya kepada media.

Senada dengan Menko Luhut, Menteri Bishop mengatakan kedua negara setuju untuk meningkatkan kerjasama di Laut China Selatan.

“Kami sepakat untuk mencari kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama kemaritiman di wilayah itu,” kata Menteri Bishop.

Perlu diketahui, Australia termasuk negara Five Power Defence Arrangements (FPDA) yakni pertahanan negara-negara persemakmuran di Asia Pasifik bersama Singapura, Malaysia dan Selandia Baru. Secara geopolitik, hubungan Australia dengan Malaysia serta Singapura sangat kuat dalam membendung hegemoni China di kawasan LCS.

Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi juga membicarakan masalah penyelesaian kasus tumpahan minyak kilang Montara di Laut Timor.

“Masalah ini juga kami bicarakan, saya berharap sebagai mitra yang baik, pihak Australia bisa membantu para korban di Indonesia Timur terutama di wilayah (kilang) Montara tersebut,” ujar Menko Luhut.

Sementara Menteri Bishop juga menyampaikan komitmennya untuk memberi bantuan kepada Indonesia dalam menyelesaikan kasus ini.

“Kami telah berdiskusi secara terbuka tentang hal ini dan walaupun ini sudah menjadi wilayah pengadilan,  Kedutaan Australia akan terus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu apa saja yang bisa kami lakukan,” tutur Menteri Bishop.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan proses hukum agar PTT EP Australasia sebagai kontraktor ladang migas Montara di Australia, yang terbakar pada Agustus 2009, mau membayar ganti rugi kepada masyarakat di wilayah Indonesia yang terkena dampaknya.

Kebakaran kilang tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk  di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut,

Papua dan Freeport

Menko Luhut mengungkapkan juga rencana kunjungan Menlu Australia ke provinsi Papua. Hal itu menjadi bagian penting dalam kerjasama ini mengingat Australia disebut-sebut sebagai negara yang kerap memberikan suaka pada aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami juga membicarakan ‘keterbukaan’ di Papua, dan kami ingin negara-negara lain bisa mengunjungi Papua dan melihat sendiri apa yang terjadi di Papua,” katanya.

Menteri Bishop mengatakan pihaknya berencana untuk datang kembali ke Indonesia akhir tahun ini untuk membuka kantor konsulat Australia di Surabaya.

“Saya berharap untuk dapat juga berkunjung ke Papua pada kesempatan tersebut,” tambah Menteri Bishop.

Ketika ditanya apakah divestasi Freeport juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut, Menteri Luhut mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan harapan masyarakat Indonesia yang ingin melihat penyelesaian yang adil terkait masalah ini.

“Saya katakan kepada beliau bahwa sejauh ini penyelesaian business to business adalah penyelesaian yang terbaik menurut kami. Setelah hampir 50 tahun, menurut saya kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Saat kembali ditanya media apakah pemerintah bisa memiliki 51% saham perusahaan tersebut, ia mengatakan bisa saja.

“Harus diketahui, Indonesia saat ini transparan, tidak ada lagi negosiasi tertutup. Tidak ada yang mau ribut. Kalau ribut tidak ada yang untung. Kita mau menyelesaikan secara baik-baik,” katanya.

Menjawab pertanyaan tentang opsi pengelolanya, ia mengatakan BUMN masih menjadi opsi utama.

“Kami tetap ingin BUMN. Kalau BUMN ada partner lain silakan saja, tidak ada masalah, karena angkanya besar juga,” pungkas Luhut mengakhiri. (Anug/MN)