Ditjen Hubla Tindaklanjuti Kesepakatan Bersama Kemenhub dan KKP

MN, Jakarta – Setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Percepatan dan Pelayanan Pengukuran Ulang Kapal Penangkap Ikan dan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jakarta.

Dirjen Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono langsung melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tegal dalam rangka menindaklanjuti PKS tersebut. Kunjungan ke Pelabuhan Tegal untuk melihat langsung pelaksanaan percepatan pengukuran kapal penangkap ikan. Sekaligus bertemu dan berdialog dengan pemilik kapal penangkap ikan, tokoh masyarakat, nelayan serta perwakilan dari himpunan nelayan setempat.

“Kami sampaikan kepada para pemilik kapal maupun nelayan manfaatkanlah kesempatan ini karena Kemenhub dan KKP akan membantu menyelesaikan masalah Pengukuran Ulang Kapal Penangkap Ikan. Harapannya para pemilik kapal ikan harus mau diukur, kalau kita tertib dan kita cepat menyelesaikan akan banyak manfaatnya,” jelas Tonny, Sabtu (29/7).

Pola bantuan Kemenhub dengan sistem ‘jemput bola’ dilakukan untuk mempercepat proses pengukuran dan pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan wajib dipenuhi ketika kapal akan digunakan untuk berlayar di laut. Sejak adanya posko percepatan pengukuran kapal penangkap ikan di Pelabuhan Tegal tercatat 595 kapal ikan yang telah terverifikasi dan diukur ulang.

“Sebanyak 595 kapal penangkap ikan hingga hari ini terverifikasi dan dilakukan ukur ulang, 252 kapal yang sudah mengurus dan telah selesai status hukum kapalnya (surat ukur, pendaftaran dan kebangsaan kapalnya). Sedangkan lainnya masih melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan status hukum kapal,” pungkas Tonny.

(Bayu/MN)