Categories: HLKKPNelayanTerbaru

Menteri Susi: Koordinator Demo Nelayan adalah Juragan Cantrang

Menteri KP Susi Pudjiastuti menanggapi aksi nelayan 11 Juli 2017 mendatang

MN, Jakarta – Adanya aksi nelayan pada 11 Juli 2017 mendatang di Istana Negara yang menuntut kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal pelarangan cantrang ditanggapi dingin oleh Menteri Susi. Dalam sebuah diskusi di grup Whatsapp Forum Maritime Society, Menteri Susi menyatakan para koordinator demonstrasi nelayan adalah juragan cantrang yang terganggu karena kebijakannya.

“Menurut informasi, para koordinator tersebut adalah para juragan cantrang di daerah masing-masing. Kalau bgitu kenapa mereka-mereka ini selama ini tidak dipidanakan? Ya kan jelas kalau cantrang itu dilarang apalagi menjadi juragan cantrangnya. Akibat dibiarkan ya, ini terus-terusan memprovokasi dan membuat gaduh untuk menolak aturan yang dibuat KKP,” ujar Susi beberapa waktu lalu setelah menanggapi pertanyaan para anggota grup mengenai aksi nelayan tersebut.

Dikabarkan nelayan dari berbagai daerah akan berkumpul di Jakarta untuk aksi di depan Istana Negara. Bahkan tuntutan itu pun mengarah supaya Susi Pudjiastuti juga masuk daftar salah satu menteri yang harus di-reshuffle oleh Presiden.

Susi pun membahas kenapa kebijakan pelarangan cantrang ditetapkan olehnya. Karena alat ini selain merusak lingkungan juga biasa digunakan oleh nelayan asing yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia.

Sambung Susi, kelompok nelayan yang demo ini adalah kelompok yang membela nelayan asing yang ‘mengobok-ngobok’ laut Indonesia dengan trawl dan alat serupa. Ia mengambil contoh kasus di perairan Bangka Belitung yang dianggap sebagai tempat hilir mudiknya nelayan asing dari Vietnam dan Thailand secara illegal.

“Nelayan asing masuk ke perairan Indonesia hingga ke pulau-pulau kecil dan di bawah lima mil laut Kepulauan Babel 65.301 Km2 yang tahun 1990-an mereka bermarkas di Pulau Tujuh sehingga penduduk Pulau Tujuh yang berasal dari Bangka terusir bahkan ada Anggota Polair tewas dibunuh nelayan asing,” beber Susi.

Lebih lanjut wanita asal Pangandaran ini mengimbau seharusnya diselidiki aliran dana demo supaya terang benderang mana ‘Pahlawan’ dan mana ‘Bandit’ yang selama ini menghancukan laut Indonesia dan menyengsarakan nelayan kecil.

“Saya yakin akan apa yang saya lakukan demi banyaknya ikan untuk pengusaha dan nelayan Indonesia. Dan untuk menjaganya, saya buat aturan yang memastikan itu agar banyak ikan dan tetap ada terus menerus. Itu tugas saya yang utama. Jabatan yang saya sandang untuk melakukan kewenangan tugas saya,” tegasnya.

Selain itu, Susi juga menyebut  kapal-kapal cantrang besar eks asing yang dulu ada lebih dari 1000 unit kini marak diperjual belikan oleh agen di Indonesia. Dan parahnya lagi, ribuan yang berizin itu di-duplikat-kan lagi di laut.

“Tidak mungkin saya mengijinkan mereka kembali melaut dan di negara mereka juga sudah tidak boleh,” pungkas Susi.

 

(Adit/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Pertengahan Juni 2026, Throughput IPC TPK Panjang Tumbuh Signifikan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang mencatat performa gemilang pada pertengahan tahun…

6 hours ago

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

7 hours ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

15 hours ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

1 day ago

FSP BUMN Bersatu: Kasus 6 Karyawan PT APBS, Bentuk Kriminalisasi Kejaksaan

Surabaya (Maritimnews) - Tidak ada bukti selama persidangan adanya aliran Dana ke enam Karyawan PT…

1 day ago

Pilihan Prioritas Pembangunan Dry Port di Provinsi Jawa Tengah

oleh: Dr Dayan Hakim NS, Dosen Tetap Program MM Universitas Jayabaya Dry port (atau pelabuhan…

2 days ago