Menteri Susi: Penyuplai BBM untuk kapal Pencuri Ikan adalah orang kita Sendiri

MN, Jakarta – Dalam acara Halal Bihalal yang digelar oleh Ikatan Alumni (ILUNI) UI pada sabtu (15/7) di gedung Mina Bahari III, Jakarta, menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Acara yang bertajuk Kedaulatan Maritim itu merupakan bentuk kerjasama yang intensif antara ILUNI UI dengan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan visi poros maritim dunia.

Menteri Susi yang bertindak sebagai pembicara utama dalam acara itu membeberkan secara detail soal pencapaian-pencapaian yang telah diraihnya dalam mengawal kedaulatan maritim Indonesia. Bahkan Menteri Susi juga bicara apa adanya soal kondisi kelautan Indonesia dalam satu dekade terakhir.

“Indonesia sudah sangat baik terhadap kapal pencuri ikan, di mana kapal-kapal besar itu tidak pernah pulang ke negaranya untuk mengisi BBM. Malah kita yang menyuplai BBM untuk mereka, sungguh luar biasa baiknya, amazing,” seloroh Susi yang diiringi gelak tawa dari para hadirin.

Padahal di sisi lain jika nelayan Indonesia ingin mendapatkan BBM harus antre terlebih dahulu dengan menggunakan dirigen. Sementara kapal pencuri ikan justru diantarkan oleh orang kita ke tengah laut. Hal ini yang membuatnya tidak habis pikir dalam melihat kondisi saat itu.

Ketika ia diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin KKP, gebrakan awalnya adalah menghilangkan illegal fishisng yang selama ini telah mencuri ikan kita dan menimbulkan kerugian triliunan rupiah.

“Prinsip saya hanya tiga pilar yaitu souvergnity, sustaibinility, dan prosperity. Ketiganya harus berjalan jika kita ingin benar-benar menjadikan laut sebagai masa depan bangsa,” tandasnya.

Soal cantrang, Susi pun mengurai betapa dahsyatnya kerusakan yang disebabkan oleh nelayan asing yang menggunakan alat ini.”Trumper 3000-5000 GT menggunakan cantrang sepanjang 6 km yang dibentangkan dan ditarik oleh 2 kapal. Radius 168 ha bisa diangkut semua oleh alat ini, maka dari itu saya tidak mungkin mengizinkan alat itu untuk beroperasi di laut kita,” bebernya.

Begitu juga dengan kapalnya di mana muncul pertanyaan publik kenapa kapal asing itu tidak digunakan oleh nelayan kita. Dengan tegas, Susi menjawab bahwa menggunakan kapal itu sama saja merusak ekosistem laut kita dan membunuh generasi mendatang.

Yang paling mencengangkan hadirin ialah saat wanita asal Pangandaran itu menyindir salah satu menteri yang menyatakan ikan tidak mengenal kebangsaan, jadi perikanan tangkap boleh dikelola oleh asing.

“Saya tak habis pikir otaknya ditaruh di mana yang menyatakan seperti itu. Sempet-sempetnya mengurus kebangsaan ikan. Nanti bisa jadi ada e-KTP untuk ikan, orang untuk manusia saja dikorupsi,” selorohnya lagi yang mendapat tepuk tangan dari para hadirin.

Oleh karena itu, di masa kepemimpinannya yang tadinya perikanan tangkap bisa dikelola oleh asing kini ditutup rapat investasinya. Sedangkan untuk pengelolaan ikan, asing boleh investasi hingga 100 %.

“Masak menangkap ikan aja kita perlu orang asing, yang ada ikan kita dikeruk habis dan dibawa ke luar negeri terus dijual lagi ke kita,” imbuhnya.

Dengan prinsip kerja seperti itu, Susi puas pihaknya berhasil mengembalikan uang APBN sebesar Rp 6,6 T. Hal tersebut yang akhirnya dijadikan contoh oleh presiden kepada kementerian-kementerian lainnya.

“Selama ini kita sering melakukan pemborosan dengan bentuk penguatan, perencanaan, pengawasan dan lain-lain. Misalnya kalau perencanaan kenapa harus butuh pengawasan, kan itu bisa dipangkas sehingga lebih efisien,” pungkas Susi.

(Adit/MN)