HUT TNI ke-72, Momentum Menuju Scholar Warrior

MN, Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-72 yang jatuh pada 5 Oktober 2017 besok, berbagai ucapan selamat serta dukungan untuk mewujudkan TNI agar menjadi lebih baik lagi mengalir dari seluruh kalangan. Pasalnya, organisasi besar yang dahulu bernama BKR dan TKR ini, merupakan Benteng NKRI yang tak diragukan lagi di setiap dinamika dan benturan yang terjadi di tanah air tercinta.

Pengamat pertahanan dan intelijen, Dr. Susaningtyas NH Kertopati dalam pesan singkatnya menuturkan di usianya yang sudah tak lagi belia ini, TNI harus melakukan pembenahan terutama dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI.

“Pembenahan TNI harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI untuk menjadi scholar warrior. Kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah,” ujar Nuning biasa akrab disapa di Jakarta (4/10).

Scholar warrior diartikan sebagai prajurit yang memiliki kompetensi yang tinggi dan mumpuni untuk menjalankan suatu tugas. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan akademik dari setiap prajurit TNI dalam ranah intelektual.

Menurut mantan Anggota Komisi I DPR RI itu, pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter. “Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional,” tandasnya.

MEF dan Ancaman

Peningkatan kualitas prajurit TNI itu, sambung Nuning, juga dalam rangka menjalankan program Minimum Essensial Force (MEF) dan untuk mengantisipasi segala ancaman yang terjadi.

Seperti diketahui, rencana strategis (renstra) pembangunan TNI melalui program MEF dibagi dalam 3 tahap. Pertama 2009 hingga 2014, kedua 2015 sampai dengan 2019, dan terakhir 2020 hingga 2024. Target yang ditentukan dalam renstra 1 adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir.

“Dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Sementara dalam renstra kedua, dalam 3 tahun terakhir ini masih 0%. Seharusnya dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai, diantaranya, pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD,” tegas Nuning.

Masih kata dia, tersendatnya pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) ini harus segera mendapat perhatian Kementerian Pertahanan (Kemhan), agar program pembangunan alutsista TNI dapat diwujudkan sesuai renstra.

“Membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan kita. Dua spot yang menjadi perhatian kita terutama di wilayah Natuna dan perbatasan dengan Filipina tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.

Tuntutan terhadap profesionalitas TNI menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan asasi TNI. Pemerintah harus melengkapi TNI dengan peralatan tempur modern agar seimbang dengan kompetensi prajurit TNI. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana-prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan.

“Pemerintah dapat menyediakan alokasi anggaran sesuai Benefit-Cost Analysis antara tugas TNI dan dukungan logistiknya,” ulasnya.

Pengalamannya di Komisi I dalam mengurusi bidang hankam termasuk alokasi anggaran, wanita yang kini aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi ini tahu betul bagaimana mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan TNI.

“Pada intinya, jangan sampai tuntutan terhadap kompetensi prajurit TNI tidak seimbang rdengan isiko yang dihadapi di medan tugas. Sebagai contoh, tunjangan kinerja TNI seharusnya mendapat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain,” tutupnya.

(Adit/MN)