Menuju Badan Klasifikasi Kelas Dunia, BKI Angkat Dua Direksi Baru

MN, Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  PT. Biro klasifikasi Indonesia (Persero) mengangkat direksi baru untuk mendampingi Direktur Utama PT BKI saat ini, Rudiyanto serta Direktur Keuangan dan Adminsitrasi, Timbul Tambunan. Dua orang direksi baru tersebut adalah Saifuddin Wijaya dan Mohammad Cholil.

Saifuddin Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BKI, diangkat menjadi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan Mohamad Cholil yang sebelumnya merupakan Kepala Cabang BKI Klass Samarinda, diangkat menjadi Direktur Operasi.

“Diangkatnya direksi baru ini  untuk mendampingi Dirut Rudiyanto, bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam mencapai target di 2017-2018 serta mencapai target di tahun-tahun berikutnya,” ujar Corporate Communication PT BKI Sri Dewi Amaliah, di Jakarta, Jumat (24/11).

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa pengangkatan itu dilakukan melalui penetapan Menteri BUMN yang keluar pada Jum’at ini jam 14.00 WIB. Terkait pencalonan dan pemilihannya sudah dilaksanakan pada tahun 2016. “Dan Alhamdulillah setelah RUPS keputusan tersebut akhirnya ditetapkan. Internal BKI menyambut baik keputusan tersebut dan mendukung direksi yang baru diangkat sepenuhnya,” imbuh Dewi.

Dewi juga mengatakan bahwa setelah Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktur Operasional BKI mulai bertugas, pihak terkait dapat memberikan kesan dan pesan positifnya agar ke depan Classification Society satu-satunya milik Bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi.

“Kita masih dalam proses keanggotaan IACS, artinya Go International tidaklah mudah, tentu pastinya didukung penuh oleh pihak-pihak terkait agar BKI sukses,” terangnya.

Kurun waktu satu tahun terakhir setelah resmi ditetapkan oleh International Association of Classification Society (IACS) sebagai   applicants status sejak Juli 2016 yang lalu, BKI masih terus menjalani proses mememnuhi kelengkapan syarat dan audit dari dewan IACS.

Selain itu, BKI juga sudan mendapatkan authorization for statutory dari Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk 14 unit kapal.