Bedah Poros Maritim Bersama Pakar, USNI Gelar Talkshow Hukum Maritim

MN, Jakarta – Sebagai negara yang mayoritas wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maritim. Namun ironisnya, hal tersebut boleh dikatakan belum terwujud hingga saat ini, meskipun pemerintah yang memimpin pada saat ini memiliki visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hal inilah yang mendasari Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) menyelenggarakan talkshow hukum dengan tajuk “Kabar Poros Maritim di Tahun Politik” yang bertempat di Gedung RB 201 Kampus USNI, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (26/3).

Talkshow yang membahas berbagai permasalahan terkait sektor kemaritiman Indonesia pada saat ini, menghadirkan beberapa pembicara yang memiliki kompetensi di bidang kemaritiman tanah air, yaitu Pakar Hukum Maritim USNI Dr. Fitra Deni, MSi, Ketua DPP PPNSI Irwan Gunawan, serta Staf Ahli Komisi IV DPR RI Dr. Robin Bahari.Acara ini dimoderatori oleh Evan Setiadi SKom, SH, MH. dengan pembicara kunci M. Rizqi azmi SH, MH.

Pakar Hukum Maritim USNI Dr. Fitra Deni MSi menjelaskan bahwa salah satu tujuan  saja diskusi ini adalah sebagai langkah dukungan agar program pemerintahan saat ini bisa berjalan dan berkesinambungan.

Selain itu, terkait pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun ini, ia juga menekankan akan perlunya kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan visi ini, agar poros maritim dunia ini bisa berjalan dan tidak berhenti pada tataran konsep semata.

“Poros maritim dunia ini merupakan proyek jangka panjang dan tidak mungkin program ini bisa selesai dalam jangka waktu lima tahun. Sehingga diperlukan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program ini tidak berhenti pada tataran konsep semata dan bisa berlanjut hingga pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” papar wanita yang juga menjabat sebagai salah Kaprodi di Universitas Satya Negara Indonesia tersebut.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Komisi IV DPR RI Dr. Robin Bahari yang memaparkan tentang dinamika pembangunan maritim di Indonesia, mengungkapkan keprihatinnya terkait ketidakjelasan arah misi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia meski masa kepemimpinan pemerintahan sekarang sudah memasuki tahun ketiga.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus sesegera mungkin membangun infrastruktur maritim secara konsisten dan terencana dengan baik seperti yang dilakukan beberapa negara maju seperti Jepang dan Norwegia.

“Sudah saatnya pemerintah membangun infrastruktur maritim secara konsisten dan terencana dengan baik seperti halnya yang dilakukan beberapa negara majuseperti Jepang dan Norwegiadengan tingkat pemanfaatan transportasi lautnya lebih dari 48%,” tegasnya.