Aturan
MN, Jakarta – Mengacu Konvensi international Marine Pollution (MARPOL) Annex VI Regulasi 14 mengenai Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter, mulai 1 Januari 2020 kapal yang berlayar Internasional wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tidak boleh melebihi 0,5% m/m.
Sedangkan bagi kapal yang beroperasi di Emission Control Area (ECA) yaitu area pengontrolan yang lebih ketat untuk meminimalkan emisi udara dari kapal, kandungan sulfur pada bahan bakar tidak boleh melebihi 0,1% m/m.
Adapun persyaratan kandungan sulfur pada bahan bakar akan menjadi obyek pemeriksaan oleh petugas Port State Control terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Internasional.
“Kami telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal,” kata Dirjen Hubla, Agus H Purnomo di Jakarta, Jumat (2/11).
Lebih lanjut Dirjen Agus menjelaskan, apabila kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional tidak menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tersebut, dapat menggunakan sistem pembersihan gas buang atau metode teknologi alternatif lainnya sesuai persetujuan Pemerintah.
Selain itu mulai 31 Desember 2018, buku Rencana Pengelolaan Energi Efisiensi Kapal atau Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) wajib dilengkapi metode pengumpulan data konsumsi bahan bakar pada kapal sesuai format Resolusi IMO nomor MEPC.282(70).
(Bayu/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…