Industri Galangan Kapal Butuh Regulasi Pembiayaan yang Menarik

MN, Jakarta – Program Pemerintah sepatutnya ikut mendorong arah kebijakan bagi pembangunan industri perkapalan. Saat ini galangan kapal nasional butuh regulasi yang menarik untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengingat kebutuhan kapal mencapai 1.300 unit per tahun.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy Kurniawan Logam usai acara Seminar Pembiayaan Industri Maritim, Launching Directory Iperindo 2019 – 2020 dan Halal Bihalal di Hotel Double Three Cikini, Jakarta, Rabu (17/7).

Dalam konferensi persnya, Eddy Logam menegaskan bahwa industri galangan kapal nasional membutuhkan dukungan regulasi yang menarik, antara lain pembiayaan Perbankan terkait bunga Bank dan masa kredit hingga jangka waktu 15 tahun.

Iperindo juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah untuk menjadikan kapal sebagai unsur utama infrastruktur maritim. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan (negara maritim) jelas membutuhkan industri maritim yang cukup kuat.

“Kapal laut bukan sekedar alat transportasi namun sebagai sarana dan prasarana infrastruktur,” terang Eddy Logam.

Dengan adanya dukungan regulasi pembiayaan yang menarik bagi industri galangan kapal nasional, tambah Eddy, akan mampu merubah perilaku pembeli kapal kalangan swasta yang cenderung membeli kapal bekas (impor) dari luar negeri.

“Kami mengharapkan regulasi pembiayaan yang tidak membebani galangan kapal dan jika terealisasi maka dipastikan hadir multiplier effect, salah satunya industri komponen kapal pun tumbuh. Kami yakin kedepan Indonesia menjadi pengekspor kapal,” pungkasnya.

(Bayu/MN)