Ilustrasi: Pesawat Patroli yang diprioritaskan awasi laut Indonesia
Program prioritas ini ditujukan untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal.
Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sementara itu, dari sisi operasional kapal pengawas, mulai tahun 2016, Ditjen PSDKP akan melakukan 144 hari operasi kapal pengawas, yang didukung dengan 31 kapal pengawas yang telah ada, dan empat kapal pengawas SKIPI yang akan operasional pada pertengahan tahun 2016. Dari Dalam keterangan yang dihimpun redaksi saat ini Ditjen PSDKP memiliki total 116 kapal pengawas dengan rincian 27 kapal pengawas dan 89 Speed Boat. (AS)
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…
Kotawaringin Timur (Maritimnews) - PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Peti Kemas (TPK) Bagendang berpartisipasi…
Bogor (Maritimnews) – Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menyelenggarakan…
Surabaya (Maritimnews) - Kinerja arus petikemas (throughput) PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk bulan Agustus…
Oleh: SAFUAN - Doctor in Management Science Gangguan operasional merupakan salah satu risiko yang tidak…