Ilustrasi: Pesawat Patroli yang diprioritaskan awasi laut Indonesia
Program prioritas ini ditujukan untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal.
Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sementara itu, dari sisi operasional kapal pengawas, mulai tahun 2016, Ditjen PSDKP akan melakukan 144 hari operasi kapal pengawas, yang didukung dengan 31 kapal pengawas yang telah ada, dan empat kapal pengawas SKIPI yang akan operasional pada pertengahan tahun 2016. Dari Dalam keterangan yang dihimpun redaksi saat ini Ditjen PSDKP memiliki total 116 kapal pengawas dengan rincian 27 kapal pengawas dan 89 Speed Boat. (AS)
Makassar (Maritimnews) - Peluang kolaborasi internasional di sektor kepelabuhanan dan kawasan industri semakin terbuka setelah…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkuat sinergi…
Bandar Lampung (Maritimnews) - IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) area Panjang berhasil menjaga produktivitas…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) konsisten…
Jakarta (Maritimnews) - Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim.piatu, Koperasi Karyawan (KOPKAR) Terminal Petikemas…
Bandar Lampung (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang mencatat kinerja operasional yang…