Ilustrasi: Pesawat Patroli yang diprioritaskan awasi laut Indonesia
Program prioritas ini ditujukan untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dan menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal.
Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing, serta sekaligus menegakkan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sementara itu, dari sisi operasional kapal pengawas, mulai tahun 2016, Ditjen PSDKP akan melakukan 144 hari operasi kapal pengawas, yang didukung dengan 31 kapal pengawas yang telah ada, dan empat kapal pengawas SKIPI yang akan operasional pada pertengahan tahun 2016. Dari Dalam keterangan yang dihimpun redaksi saat ini Ditjen PSDKP memiliki total 116 kapal pengawas dengan rincian 27 kapal pengawas dan 89 Speed Boat. (AS)
Jakarta (Maritimnews) - Kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) ke…
Pontianak (Maritimnews) - Dukungan perusahaan IPC Terminal Petikemas terhadap Asta Cita ke-4 Pemerintah Republik Indonesia…
Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Teluk Bayur bersama PT Pelabuhan Tanjung…
Jambi (Maritimnews) - Indonesia adalah produsen dan eksportir utama kayu manis global, menguasai sekitar 41%…
Dwelling time yang masih jauh di atas standar internasional bukan sekadar masalah teknis kepelabuhanan —…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memperkuat sinergitas optimalisasi Terminal Kijing Mempawah Kalimantan Barat…