Luhut dan Susi Bahas Masalah Perikanan Indonesia

Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan menerima kehadiran MenKP Susi Pudjiastuti di Kanto Menko Maritim, Selasa, 29/11.

MNOL-Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Susi Pudjiastuti bertandang ke Kemenko Maritim, untuk membahas permasalahan seputar perikanan di Indonesia bersama  Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada hari Selasa (29/11).

Usai pertemuan, Menteri Susi mengatakan bahwa ia melaporkan kebijakan-kebijakan di bidang perikanan kepada Menko Maritim. “KUR perikanan sudah ditugaskan kepada Menko Ekuin dan sudah ditugaskan kepada perbankan, jadi harus didorong. Selanjutnya tanya Pak Luhut,” ujarnya kepada wartawan saat ditanya soal Kredit Usaha Rakyat (KUR)  di bawah kementeriannya.

Menjawab pertanyaan tentang masih kecilnya pemanfaatan dana KUR oleh nelayan yang hanya sekitar 1,93% Menko Luhut mengatakan akan melihat apa yang menjadi penyebabnya.”Nanti kita cari alasannya kenapa masih kecil, apa prosesnya terlalu susah. Koperasi-koperasi itu kan small medium enterprises,harus kita bangun, (karena mereka) tulang punggung ekonomi,  Sekarang kita cari tahu kenapa sampai masih kurang? Apa yang salah?  Di mana kekurangan pemerintah?” kata Menko Luhut.

Masalah perikanan

Menurut Menko Luhut beberapa masalah lain yang dibahas pada pertemuan itu adalah illegal fishing yang diharapkan dapat berkurang hingga 95%, namun ia mengatakan untuk mencapai angka itu perlu waktu yang tidak sebentar. “Kita akan identifikasi siapa sih yang bermain-main di sini? Yang dilakukan Bu Susi sudah baik, lalu pengawasan (akan diperkuat) karena ini tidak gampang,” ujar Menko Luhut.

Ia mengatakan pemerintah sekarang sedang mencegah terjadinya overfishing, dan menurut laporan Menteri Susi, overfishing masih terjadi di Natuna dan Laut Jawa Utara. Ukuran kapal juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Indonesia akan mengikuti ukuran standar Internasional. Indonesia tidak akan memproduksi kapal ukuran 200 GT jika tidak bisa digunakan di Cina atau Jepang.

Menyinggung permasalahan cantrang menurut Menko Luhut, pihaknya masih mempelajari apa yang akan dilakukan di masa moratorium cantrang. “Cantrang kan moratorium, sekarang ganti dengan yang biasa. Teknisnya nanti kita pelajari. Karena jumlah nelayan kita hampir 16 juta, kami ingin nelayan kita yang menikmati ikan kita, jangan orang lain. dengan dikuranginya illegal fishing ini dampaknya sudah semakin baik,” ujar Menko Luhut.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

IPC TPK dan Bea Cukai Priok Sepakati BCP E-SEAL

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas dan Bea Cukai Tanjung Priok sepakat: sistem boleh gangguan,…

11 hours ago

Tarempa Menunggu Ketok Palu Rencana Induk Pelabuhan

Tarempa (Maritimnews) - Pelabuhan Umum Tarempa Kepulauan Anambas, Kepri berstatus pelabuhan pengumpul, Tarempa bukan tidak…

17 hours ago

Mahasiswa Unair Dalami Praktik Hukum Perdagangan Internasional dan Kepelabuhanan di TPS

Surabaya (Maritimnews) - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menerima kunjungan akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas…

21 hours ago

Peran Strategis NPCT1 dalam PINP

Jakarta (Maritimnews) - Sepuluh tahun perjalanan operasionalnya, PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) telah…

2 days ago

PMLI Resmi Kantongi Restu Kemenhub Latih Pandu Laut Dalam

Jakarta (Maritimnews) - PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) resmi menerima Certificate of Approval…

2 days ago

PMT Raih Empat Sertifikasi ISO, Perkuat Standar Operasional Kelas Dunia

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelindo Multi Terminal (PMT) kembali menorehkan prestasi dengan meraih empat sertifikasi…

2 days ago