Menguak Pro dan Kontra Demo Nelayan ke Istana Negara

MN, Jakarta – Terkait adanya demo nelayan secara besar-besaran ke Istana Negara yang dijadwalkan (11/7) besok, pro dan kontra di tengah masyarakat dan sejumlah kalangan mengalir deras.

Sejumlah pihak menganggap hal ini sebagai aksi sepihak yang ditunggangi dan penuh nuansa politik. Tak tanggung-tanggung, tuntutan menurunkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga terselip dalam tuntutan demo besar. Bahkan kaitannya dengan Pilpres 2019 mendatang.

Namun di sisi lain, demo tersebut sebagai suatu gerakan massif yang merepresentasikan nasib nelayan saat ini. Sebagai realita, masih ada ribuan nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Pengembangan Potensi Kelautan Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Yeldi S Putra Adel menilai bahwa permasalahan ini harus didudukan secara proporsional dan objektif.

“Selalu pilihannya ada dua, pro atau kontra, yang jelasnya demo yang dilakukan sarat akan kepentingan politik. Salah satunya Fraksi PKB yang memanfaatkan kebijakan Menteri Susi dengan memposisikan diri berada bersama masyarakat nelayan,” kata Yeldi.

Hal itu merujuk pada sikap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin beberapa waktu lalu. Ia berani pasang badan untuk membela kepentingan nelayan yang sulit akibat beberapa kebijakan Menteri Susi.

Lanjut Yeldi, Pulau Jawa sebagai pulau terpadat merupakan lumbung suara terbanyak pada perhelatan Pemilu. Maka dari itu para elit politik berlomba-lomba menyorot permasalahan nelayan khususnya di Jawa agar mendapat trust pada 2019.

“Pulau Jawa sebagian besar nelayannya adalah pemilik alat tangkap cantrang, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk keuntungan politis,” ujar Yeldi.

Tak hanya itu, isu reshuffle kabinet juga menjadi sorotan Yeldi, di mana Menteri Susi menjadi sasaran tembaknya. Beberapa partai pendukung pemerintah, konon sudah mengajukan nama-nama sebagai calon pengganti Susi.

Namun pria asal Palu, Sulawesi Tengah ini tidak mau terjebak dalam nuansa itu kala melihat gerakan nelayan saat ini. Ia tetap menginginkan kebijakan Menteri Susi jika itu menyulitkan nelayan maka perlu dievaluasi.

“Gaya kepemimpinan Menteri Susi juga perlu dievaluasi tetapi bukan berarti di-reshuffle, terutama dalam hal penyampaian isu dan kebijakan dengan menggunakan data yang kurang akurat, tidak masuk akal, dan mengesampingkan data sebenarnya,” pungkasnya.

Selama ini Menteri Susi dianggap kerap melontarkan data-data fantastis terkait kesejahteraan nelayan, namun tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Hal ini yang membuat beberapa kelompok nelayan sering mengkritisi data KKP.

Terkait demo besok, Susi pun berkomentar bahwa para koordinator demo merupakan juragan cantrang yang terganggu usahanya karena kebijakan KKP. Bahkan Susi juga menyebut kelompok nelayan yang demo besok merukapan kelompok pembela nelayan asing.

Oleh karena itu, karena Menteri Susi dianggap otoriter serta tidak mau mendengar aspirasi nelayan, maka Istana Negara menjadi sasaran untuk mengungkapkan keluhan nelayan. Dengan harapan, presiden selaku pemimpin tertinggi mendengar keluh kesah mereka selama ini.

(Adit/MN)