Kasal: Siapa yang Mengendalikan Laut, Maka Dia Akan Mengusai Dunia

Kasal bertindak sebagai keynote speaker dalam gelaran seminar dan call for paper bertema “Kebijakan Hukum Kelautan dalam Rangka Penguatan Diplomasi Maritim” yang diselenggarakan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang.

MNOL-Malang, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi ,S.E.,M.A.P menjadi nara sumber dalam acara seminar dan call for paper tentang format kebijakan kelautan nasional sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dilaksanakan di Aula Bau Kampus III UMM Jl. Raya Tlogomas Malang, Rabu (7/12).

Kedatangan Kasal yang didampingi oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Surabaya Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, S. E. disambut oleh Komandan Lanal Malang, Kolonel Laut (E) G. Sugiono,S.H. bersama seluruh perwira staf bertempat di Lobby Gajah Mada Lanal Malang untuk transit.

Selanjutnya Kasal beserta rombongan menuju ke Aula Bau Kampus III UMM Jl. Raya Tlogomas Malang dalam rangka memenuhi undangan Rektor Universitas Muhammidyah Malang menjadi nara sumber dalam acara seminar dan call for paper tentang format kebijakan kelautan nasional sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia disambut oleh rektor UMM Drs. Fauzan , M.Pd.,Dekan FH UMM DR. Sulardi ,S.H.,M.Si dan Ketua APPTH DR.Laksanto Utomo S.H.,M.H . di halaman Rektorat UMM Jl. Raya Tlogomas, Malang.

Ade, panggilan akrab Kasal, bertindak sebagai keynote speaker dalam gelaran seminar dan call for paper bertema “Kebijakan Hukum Kelautan dalam Rangka Penguatan Diplomasi Maritim” yang diselenggarakan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan dengan dua pertiga luas wilayahnya berupa lautan, tak heran jika Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan potesi laut yang luar biasa. Pontensi inilah membuat Indonesia digadang menjadi Poros Maritim Dunia (PMD).

Hingga kini, menurut Ade, masih jadi perdebatan apakah Indonesia lebih cocok untuk disebut negara agraris atau negara maritim. Dengan mengutip Al-Quran, Ade menyebut tema laut dibahas sebanyak 33 ayat, sementara itu 11 ayat berbicara tentang darat. Sementara itu kontruksi bumi juga 2/3-nya terdiri dari lautan, sedangkan sisanya yang 1/3 merupakan daratan.

“Sama halnya dengan Indonesia. Luas wilayah Indonesia 2/3-nya berupa lautan, sedangkan 1/3 merupakan daratan. Maka, Indonesia bisa jadi merupakan miniaturnya dunia,” katanya di hadapan 115 peserta seminar yang terdiri dari Dekan Fakultas Hukum se-Malang Raya, dan sejumlah mahasiswa strata 1 dan strata 2 ini.

Catatan sejarah merekam bukti-bukti, lanjut Ade,  bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar dan Afrika Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus tahun 2010 sejumlah 237.641.326 orang. Sementara, hanya 10% dari jumlah tersebut yang bergiat di bidang maritim.  “Sehingga,” sambung Ade, “sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi, UMM juga didorong untuk ikut andil dalam memajukan bidang kemaritiman Indonesia,” ujarnya.

“Siapa yang mengendalikan laut, dia akan mengendalikan perdagangan. Dan barangsiapa mengendalikan perdagangan, maka dia mengendalikan kekayaan dunia, dan sebagai hasilnya dia akan menguasai dunia,” pungkasnya.

Acara seminar juga diisi dengan pemutaran film dokumentar tentang sejarah maritim Indonesia dan diakhiri dengan tukar menukar cendera mata dari Kasal kepada Rektor UMM dan sebaliknya.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Program PELITA 2026 Dimulai di Rawa Badak Utara

Jakarta (Maritimnews) – Peluncuran program Pelindo Tanpa Balita Stunting (PELITA) 2026, IPC Terminal Petikemas bersama…

3 hours ago

Pertengahan Juni 2026, Throughput IPC TPK Panjang Tumbuh Signifikan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang mencatat performa gemilang pada pertengahan tahun…

12 hours ago

Negara Maritim yang Takluk di Lautnya Sendiri

Ketika negara gagal menjamin keselamatan warganya dalam aktivitas yang paling mendasar, maka yang dipertanyakan bukan…

13 hours ago

Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

oleh: Rizma Wulan Sari, SH, MH (Sekretaris Keluarga Besar Putra Putri Purnawirawan Hakim Indonesia/KB P3HI)…

22 hours ago

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

2 days ago

FSP BUMN Bersatu: Kasus 6 Karyawan PT APBS, Bentuk Kriminalisasi Kejaksaan

Surabaya (Maritimnews) - Tidak ada bukti selama persidangan adanya aliran Dana ke enam Karyawan PT…

2 days ago