Usut Tuntas Mafia Garam, Ono Surono: KKP harus Bertanggung Jawab!

MN, Jakarta – Terkait keterlibatan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) dalam skandal garam impor dengan tertangkapnya Direktur Utama PT Garam Achmad Budiono beberapa waktu lalu, membuat beberapa pihak turut angkat bicara. Salah satunya, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

Ia menyatakan bahwa kasus ini adalah potret banyaknya maling dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Bukan hanya pada sektor perikanan tangkap di mana maling ikan dari Tiongkok, Thailand, Vietnam dan Filipina yang terus menjarah ikan di perairan kita tanpa bisa dicegah 100 persen oleh Susi Pudjiastuti, tetapi ternyata masalah garam juga demikian,” ungkap Ono melalui pesan singkatnya yang diterima redaksi, Sabtu (17/6).

Menurut Ono, seharusnya hal ini menjadi konsentrasi negara ini untuk bisa mencapai ‘Kemandirian’. Namun kenyataannya, sektor ini telah pula disusupi oleh maling-maling yang bertujuan memperkaya pribadi dan kelompoknya serta menjauhkan tujuan negara dengan visi poros maritim dunianya.

Sambungnya, bila melihat peran KKP RI baik sebagai institusi negara yang berwenang memberikan rekomendasi impor garam dan secara langsung terlibat di susunan Direksi dan Komisaris PT.Garam sudah seharusnya bertanggung jawab.

“Dirjen PRL KKP, Brahmantya sebagai Komisaris Utama PT.Garam, seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap ditetapkannya Dirut PT.Garam, Achmad Budiono sebagai tersangka atas kasus penyelewengan garam impor,” tandas Anggota DPR RI Fraksi PDI-P tersebut.

Ia pun meyakini bahwa Achmad Budiono tidak bergerak sendiri dalam kasus ini. Apalagi yang menyangkut kuota impor garam untuk konsumsi.

“Saya yakin dia (Achmad Budiono-red) tidak bergerak sendiri dalam merubah rekomendasi dari impor garam konsumsi menjadi garam industri. Paling tidak KKP dan Dirjen PRL sebagai Komisaris Utama adalah pihak yang ikut mengetahui rencana-rencana yang pada akhirnya melanggar aturan perundang-undangan,” bebernya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam membongkar kasus ini. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung Polri dalam mengungkap siapa orang-orang di balik layar kasus ini.

“Mari kita semua dukung Polri untuk mengungkap masalah ini sampai tuntas. Bukan hanya berhenti di Dirut PT.Garam tetapi juga pihak-pihak lain yang secara tugas pokok dan fungsi turut bertanggung jawab,” tegas dia.

Pria yang aktif dalam Dewan Pakar Koperasi Indonesia ini mengimbau agar kasus ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terjadi kasus yang sama di BUMN lainnya.

“Bisa saja hal serupa dilakukan BUMN dan pihak lain yang bersentuhan dengan pangan. Akibatnya rakyat semakin susah,” tegasnya lagi.

Menurut Ono, hal-hal terkait mafia ikan, mafia gula, mafia jagung, mafia beras belum banyak yang diungkap tindak kejahatannya. Oleh karena itu, adanya mafia garam ini harus diusut tuntas sebagai pemebelajaran bersama.

“Maka saat ini mafia garam sudah akan terang benderang diperhadapkan secara hukum oleh Bareskrim Polri. Semoga ada hasil yang memuaskan,” pungkasnya.

(Adit/MN)